Impian Emas para Pengelola Zakat

February 12, 2009

Dalam berbagai kesempatan, tatkala mendiskusikan masalah pengelolaan zakat, tidak jarang terungkap kisah sukses pengelolaan zakat pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu, tingkat kesejahteraan ummat meningkat, dimana hal tersebut ditandai dengan sulitnya “menyalurkan” zakat kepada kaum fakir miskin, karena golongan penerima tersebut bisa dikatakan tidak ada. Catatan sejarah pengelolaan zakat pada masa Umar ke-2 ini, bagaimana impian emas bagi para pengelola zakat.

Impian itu memang bukanlah khayalan. Bahkan suatu keniscayaan manakala pengelolaan zakat memang dikelola sebagaimana yang dijalankan pada masa Umar tersebut. Hanyasaja, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati atau senantiasa diingat, bahwasanya kesuksesan pengelolaan zakat pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini:

Pertama. Tegaknya Islam secara sempurna sebagai sebuah sistem kehidupan, dimana hal ini tercermin dari dijalankannya syariah Islam secara utuh dan menyeluruh. Demikian pula dari sisi pemerintahan, dimana kekhalifahan Islam tegak menaungi kaum muslimin.

Kedua. Hadirnya sosok Umar bin Abdul Aziz, yang merepresentasikan pemimpin yang konsisten dalam menegakkan Islam secara utuh, bukan hanya dalam pengelolaan zakat an sich, serta komitmennya terhadap Islam. Pemahaman dan perilaku sang pemimpin menjadi teladan bagi masyarakat.

Ketiga. Nilai-nilai Islam relatif hidup ditengah masyarakat, sehingga keterikatan mereka dengan ajaran Islam dan syariahnya cukup kokoh.

Itulah diantara 3 faktor kunci terwujudnya impian emas dalam masalah pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz. Lalu, bisakah impian itu wujud tanpa hadirnya ke-3 faktor tersebut? Bisa dikatakan, hanya akan merupakan impian semata. Sebab, pengelolaan zakat sesempurna apapun, tidaklah mungkin bisa diwujudkan fungsi dan tujuannya, tanpa ditopang dengan tegaknya sistem atau bagian lain dalam Islam. Contoh kecil, jika syariah tidak tegak, tidak mungkin ditegakkan sanksi bagi yang menolak zakat. Begitupula ketidakhadiran sosok pemimpin yang patut diteladani akan semakin menjauhkan pengelolaan zakat dari upaya mensejahterakan ummat. Khalifah Umar hidup dalam kebersahajaan dan dalam standar paling minimum dari rakyatnya, ia pun mengorbankan harta kekayaannya untuk ummat, sehingga Umar yang diangkat dallam keadaan kaya raya meninggal dalam keadaan miskin. Tidak bisa kita berharap impian emas zakat akan wujud, jika para pemimpin atau setidaknya para pengola zakatnya, hidup dalam keberlimpahan dan menjalani gaya hidup yang jauh dari orang-orang miskin. Begitupula dengan hidupnya nilai Islam ditengah masyarakat, adalah kondisi atau malah prasayarat atas terciptanya kondisi ideal tersebut. Pada masa kekhalifahan, orang-orang aghniya (kaya) komitmen dengan ajaran Islam dan menjalani hidup secara bersahaja, demikian pula orang-orang miskinnya memiliki kehormatan dan menjaga dirinya (iffah). Sedangkan di masa sekarang, dimana orang-orang kaya berlomba dalam kemewahan dan bergaya hedonis, sementara orang miskinnya dibakar hasad dan dendam, maka sulit menumbuhkan zakat ditengah masyarakat seperti itu. Bahkan, da’wah harus seiring dan sejalan dengan pengelolaan zakat. Tanpa da’wah, mengelola zakat bagai menaburkan benih ke padang tandus.

BAZ Jabar Di Era Otonomi Daerah

February 12, 2009

Melekatnya BAZ dalam birokrat memiliki dua sisi, kekuatan sekaligus bisa menjadi kelemahannya. Kekuatannya, BAZ memang bisa dengan mudah memiliki otoritas dan kewenangan, melalui pejabat yang ada di birokrat yang juga menjadi pejabat atau pengurus di BAZ. Mengeluarkan SK, Surat Edaran, Instruksi atau hal semacamnya, bisa saja digunakan BAZ untuk upaya menghimpun dana dari lingkungan pemerintahan atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah (daerah). Itu sisi kekuatannya.

Sisi kelemahannya, pun tidak berbeda dengan kelemahan yang melekat pada birokrat. Budaya birokrasi yang lamban, terkesan bertele-tele, penuh protokoler dan ceremonial, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Lebih parahnya, image yang melekat ditengah masyarakat terhadap birokrat yang negatif, pun serta merta menempel ke tubuh BAZ. Angin politik yang bertiup di lingkungan birokrat pun bisa dirasakan hembusan ke jajaran BAZ. Dan kini, ada satu sisi kelemahan lain yang menjadi tantangan bagi BAZ (Nasional ataupun Provinsi), yakni era otonomi daerah. Konon, di era otonomi ini maka yang memiliki wilayah atau daerah, bukanlah pusat ataupun provinsi, tetapi daerah tingkat II yakni kabupaten ataupun kotamadya.

Kondisi ini, diterjemahkan dalam pola hubungan antara BAZ dengan BAZDA, maka terdapat 2 konsekwensi, yaitu (1) hubungan BAZ dengan BAZDA hanya bersifat koordinatif, bukan hubungan struktural atau command line dimana BAZDA menginduk kepada BAZ Provinsi, dan (2) adanya “resistensi” dari daerah atas kehadiran BAZ provinsi, khususnya untuk kegiatan penghimpunan (fundraising) yang masuk ke di “wilayah” daerah kabupaten atau kota. Bahkan salah seorang pengurus menyampaikan pengalamannya tatkala rapat koordinasi dengan BAZ Kota, dengan lantang pengurus BAZ Kota bahkan meminta BAZ Provinsi lah yang menyetor dananya ke BAZ Kota, karena BAZ Provinsi berada di wilayahnya.

Maka menjadi menarik apa yang disampaikan oleh ustadz atau KH. Didin Hafidzduddin tatkala memberi pengarahan dalam acara serah terima pengurus BAZ Jabar di gedung Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Bandung. Dimana ustadz Didin menyampaikan strategi BAZ NAS dalam berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengelola zakat lainnya. Strategi yang beliau jalankan, BAZ NAS tidak berambisi untuk mengambil uang ke kantor pusatnya, karena itu dalam masalah penghimpunan dana BAZ NAS memberikan keleluasaan bagi UPZ atau BAZ lain, untuk menyetorkan, mengelola sendiri, atau sebagian disetorkan dan sebagian dikelola sendiri, hanyasaja BAZ NAS meminta pelaporannya.

Masalah otonomi  dalam pengelolaan zakat ini, adalah khas BAZ yang tidak dihadapi oleh LAZ. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus BAZ Jawa Barat untuk berkiprah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, sekaligus mengkoordinasikan badan-badan pengelola zakat yang berada di daerah Kota ataupun kabupaten. Jangan sampai, masalah birokrasi semacam ini, menjadi penghambat bagi badan pengelola zakat dalam menjalankan fungsinya sebagai amil, menarik zakat dari orang-orang kaya (aghniya) dan menyalurkannya kepada orang-orang miskin (mustahik).

“Santunan” Mustahik

February 12, 2009

Dalam rapat komisi BAZ Jabar baru lalu, ada istilah yang cukup mengusik, yakni santunan mustahik. Bukan sekedar ketidaktepatan istilah yang mengusik, tetapi juga konsep yang melahirkan istilah tersebut. Dari istilah ini, mustahik diposisikan sebagai obyek penderita. Pandangan khas konsep “materialism”, baik kapitalisme maupun sosialisme, yang melihak orang miskin sebagai “masalah”, penyakit dan problem masyarakat.

Karena itu, hal pertama yang saya sampaikan dalam rapat tersebut, adalah rasa heran mengapa menggunakan istilah santunan, seolah mustahik (orang miskin) dalam posisi menerima bantuan. Padahal, dari istilah mustahik saja, Islam telah menempatkan posisi mereka (termasuk orang miskin) dalam posisi yang terhormat, yakni golongan yang berhak atas harta (zakat). Harta zakat yang diberikan kepada mereka, bukanlah santunan, tetapi amanah atau titipan bagi lembaga yang memang seharusnya disampaikan. Dari sisi orang miskin, harta (zakat) yang mereka terima bukanlah santunan, pemberian alakadarnya atau derma kasih sayang, tetapi itu adalah hak mereka. Hak yang dijamin oleh syariah dan lembaga pengelola zakat, adalah lembaga yang menjalankannya yakni menjamin tersampaikannya hak mereka.

Posisi fakir miskin di dalam masyarakat memang sangat lemah. Ironisnya, posisi ini pun diperburuk dengan paradigma yang salah dalam melihat kemiskinan dan orang-orang miskin. Karena itu, slogan pengentasan kemiskinan seolah menjadi hal yang wajib untuk menarik masyarakat dalam mendonasikan dana ke lembaga pengelola zakat, atau untuk menunjukkan kepedulian partai atas “masalah” rakyatnya. Ironisnya lagi, paradigma yang lebih kurang sama, pun menjangkiti para pengelola zakat. Jargon-jargon pengentasan kemiskinan, mengurangi kemiskinan dan sejenisnya, seolah menjadi kalimat wajib untuk menjual program-programnya. Pada saat yang sama, jargon-jargon ekonomi produktif semakin mempertegas posisi dan keberpihakan lembaga pengelola zakat. Jika tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, maka tidaklah produktif dan itu digolongkan sebagai santunan. Konsumtif. Dan penggolongan lainnya.

Padahal kehadiran orang-orang miskin adalah sunnah kauniyah, sunnatullah. Kehadiran mereka membantu mengokohkan struktur masyarakat dalam paradigma sosial Islam. Dan tidak mungkin golongan ini ditiadakan, selain itu, keberadaan mereka pun sangat diperlukan. Karena itulah Islam, melalui zakat-nya, tidak bermaksud memberantas orang-orang miskin, tetapi menjamin bahwa orang-orang miskin memperoleh hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan ditengah masyarakat. Mereka, berhak untuk memperoleh layanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk fungsi itu pulalah baitul maal, amilin atau lembaga pengelola zakat ada, yakni untuk menjamin hak-hak orang miskin. Dana-dana yang diambil dari aghniya (kaum kaya) disampaikan kepada orang-orang yang miskin, yakni mereka yang berhak. Harta (zakat) itu bukan santunan, tetapi hak mereka.

Alhamdulillah di penghujung rapat, dalam sidang pleno, pak Profesor Endang Sutari, pun menyoal istilah tersebut. Santunan mustahik, kata beliau adalah istilah yang tidak tepat, karena itu adalah hak mereka bukan santunan…

Perencanaan Pengelolaan Zakat

February 12, 2009

Bagaimana sebuah lembaga pengelola zakat menyusun rencana kerjanya? Atau lebih mudahnya, darimana rencana kerja lembaga pengelola zakat dimulai?

Secara umum, ada dua pendekatan dalam menyusun rencana kerja sebuah lembaga pengelola zakat. Pendekatan pertama, menyusun rencana berdasarkan proyeksi dari bagian penghimpunan (fundraising). Berapa dana yang diproyeksikan akan dihimpun oleh bidang penghimpunan dalam masa tersebut (misal dalam tahun 2009 ini), maka dari angka proyeksi tersebut berbagai kegiatan lembaga disusun termasuk angka untuk anggarannya selama masa tersebut. Pengalokasian dana disesuaikan dengan kebijakan alokasi dana yang telah ditetapkan, yang biasanya berdasarkan ketetapan dari dewan syariah (dewan pertimbangan). Pendekatan kedua, menyusun rencana dengan menginvetarisir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan lembaga, dimana angka yang dianggarkan akan menjadi target yang harus diperoleh oleh bagian penghimpunan.

Pendekatan pertama (fundraising approach) lebih realistis dan mudah. Pendekatan ini dikatakan realistis karena disusun berdasarkan kemampuan lembaga dalam menghimpun dana. Angka yang ditargetkan, tentu saja keluar setelah melalui berbagai pertimbangan dan perencanaan dalam bagian penghimpunan, pertimbangan SWOT lembaga, aspek “marketing” dan lain sebagainya. Pendekatan ini pun lebih mudah, karena angka yang diperoleh bagian penghimpunan hanya tinggal menurunkan dan merincikannya (breakdown) sesuai dengan alokasi dan kebijakan lembaga.

Adapun pendekatan kedua, seringkali lebih sulit dan kadangkala tidak realistis. Kecenderungan lembaga untuk memperbanyak kegiatan dan kiprahnya adalah hal yang umum. Bagian pendayagunaan dipenuhi dengan berbagai pogram-program “unggulan”, yang tidak mempertimbangkan pendanaan dan resource lembaga. Demikian pula halnya dengan bagian lainnya. Bagian umum dan kesekretariatan pun berupaya memenuhi rencananya dengan berabagi item kegiatan dan sarana yang ideal. Sebagaimana pula yang diinginkan oleh bagian pengembangan SDM dan bagian-bagian lainnya. Semua item dan kegiatan itu diinventarisir lengkap dengan angka (anggaran biayanya) dan menjadi angka (target) yang harus diperoleh bagian penghimpunan. Selama bagian penghimpunan menerima atau menganggap angka tersebut realistis, tentu tidak masalah. Tetapi, jika dipandang tidak realistis atau jauh diatas kemampuan yang dimiliki lembaga (penghimpunan) maka rencana itupun perlu direvisi atau malah disusun ulang. Dan itulah yang acap terjadi, jika pendekatan kedua yang digunakan dalam menyusun rencana.

Tag Technorati: {grup-tag},,,,

Ahlan Wa Sahlan Baz Jabar

February 12, 2009

Akhirnya, setelah satu periode atau hampir 5 tahun lamanya, Badan Amil Zakat (BAZ) Jawa Barat mengalami kevakuman, pada tanggal 17 Januari 2009 lalu, kepengurusannya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Proses menuju hari pelantikan pun, melalui jalan yang cukup panjang. Karena sesungguhnya, kepengurusan BAZ Jabar untuk periode telah dibentuk melalui SK Gubernur pada masa Dany Setiawan. Kemudian, SK tersebut mengalami revisi dengan diterbitkannya SK baru oleh Gubernur Ahmad Heriawan.

Terlepas dari permasalahan lamanya waktu “vakum” yang dialami BAZ Jawa Barat, namun harapan masih ditumpukan kepada kepengurusan BAZ yang baru dalam pengelolaan zakat. Dalam pelantikan kepengurusan BAZ yang baru di aula Gedung Sate, Ahmad Heriawan selaku Gubernur Jawa Barat, pun menaruh harapan yang cukup tinggi kepada BAZ agar ikut serta dalam mengatasi berbagai permasalahan ummat di Jawa Barat, khususnya dalam tiga masalah pokok: kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Harapan Gubernur, terutama melihat dari sisi kepengurusan BAZ Jawa Barat yang memadukan komponen birokrat, organisasi kemasyarakatan dan para profesional di bidang pengelolaan zakat.

Otoritas dan legalitas yang dimiliki BAZ Jabar, dipadukan dengan profesionalisme pengelolaan zakat, bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi BAZ Jabar dalam menggali potensi dana ummat, baik berupa zakat, infaq, shadaqah dan lainnya, sekaligus mendayagunakannya. Kekuatan ini, bisa pula menjadi kekhawatiran diantara lembaga pengelola zakat yang lain –baik BAZ maupun LAZ- dimana kehadiran BAZ Jabar akan menambah ramainya “kompetisi” diantara lembaga pengelola zakat. Dalam pidato pengukuhan pengurus BAZ, hal inipun disadari oleh Gubernur Jawa Barat, sehingga ia berpesan agar kehadiran BAZ mampu bersinergi dengan berbagai lembaga pengelola zakat yang lain, termasuk dalam masalah penggalangan dana dan penyalurannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih (overlapping), perebutan muzakki. Jika pun terjadi persaingan antar lembaga pengelola zakat, maka itu adalah persaingan dalam rangka perlombaan dalam kebaikan (fastabiqul khairat).

Pengurus baru telah dilantik. Gubernur beserta Wakilnya yang duduk di Ketua Dewan Pertimbangan, telah menyatakan dukungannya. Maka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kakanwil Depag Jabar, Muhaimin Lutfie, para pengurus baru harus bekerja all-out. Karena membangkitkan kembali BAZ Jabar setelah masa kevakuman yang lama, bukanlah hal yang ringan, ditambah dengan tantangan baru yang harus dihadapi.

Tag Technorati: {grup-tag},,,

Hello world!

February 9, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.