BAZ Jabar Di Era Otonomi Daerah

Melekatnya BAZ dalam birokrat memiliki dua sisi, kekuatan sekaligus bisa menjadi kelemahannya. Kekuatannya, BAZ memang bisa dengan mudah memiliki otoritas dan kewenangan, melalui pejabat yang ada di birokrat yang juga menjadi pejabat atau pengurus di BAZ. Mengeluarkan SK, Surat Edaran, Instruksi atau hal semacamnya, bisa saja digunakan BAZ untuk upaya menghimpun dana dari lingkungan pemerintahan atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah (daerah). Itu sisi kekuatannya.

Sisi kelemahannya, pun tidak berbeda dengan kelemahan yang melekat pada birokrat. Budaya birokrasi yang lamban, terkesan bertele-tele, penuh protokoler dan ceremonial, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Lebih parahnya, image yang melekat ditengah masyarakat terhadap birokrat yang negatif, pun serta merta menempel ke tubuh BAZ. Angin politik yang bertiup di lingkungan birokrat pun bisa dirasakan hembusan ke jajaran BAZ. Dan kini, ada satu sisi kelemahan lain yang menjadi tantangan bagi BAZ (Nasional ataupun Provinsi), yakni era otonomi daerah. Konon, di era otonomi ini maka yang memiliki wilayah atau daerah, bukanlah pusat ataupun provinsi, tetapi daerah tingkat II yakni kabupaten ataupun kotamadya.

Kondisi ini, diterjemahkan dalam pola hubungan antara BAZ dengan BAZDA, maka terdapat 2 konsekwensi, yaitu (1) hubungan BAZ dengan BAZDA hanya bersifat koordinatif, bukan hubungan struktural atau command line dimana BAZDA menginduk kepada BAZ Provinsi, dan (2) adanya “resistensi” dari daerah atas kehadiran BAZ provinsi, khususnya untuk kegiatan penghimpunan (fundraising) yang masuk ke di “wilayah” daerah kabupaten atau kota. Bahkan salah seorang pengurus menyampaikan pengalamannya tatkala rapat koordinasi dengan BAZ Kota, dengan lantang pengurus BAZ Kota bahkan meminta BAZ Provinsi lah yang menyetor dananya ke BAZ Kota, karena BAZ Provinsi berada di wilayahnya.

Maka menjadi menarik apa yang disampaikan oleh ustadz atau KH. Didin Hafidzduddin tatkala memberi pengarahan dalam acara serah terima pengurus BAZ Jabar di gedung Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Bandung. Dimana ustadz Didin menyampaikan strategi BAZ NAS dalam berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengelola zakat lainnya. Strategi yang beliau jalankan, BAZ NAS tidak berambisi untuk mengambil uang ke kantor pusatnya, karena itu dalam masalah penghimpunan dana BAZ NAS memberikan keleluasaan bagi UPZ atau BAZ lain, untuk menyetorkan, mengelola sendiri, atau sebagian disetorkan dan sebagian dikelola sendiri, hanyasaja BAZ NAS meminta pelaporannya.

Masalah otonomi  dalam pengelolaan zakat ini, adalah khas BAZ yang tidak dihadapi oleh LAZ. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus BAZ Jawa Barat untuk berkiprah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, sekaligus mengkoordinasikan badan-badan pengelola zakat yang berada di daerah Kota ataupun kabupaten. Jangan sampai, masalah birokrasi semacam ini, menjadi penghambat bagi badan pengelola zakat dalam menjalankan fungsinya sebagai amil, menarik zakat dari orang-orang kaya (aghniya) dan menyalurkannya kepada orang-orang miskin (mustahik).

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: